Ming. Sep 22nd, 2019

5 Rekomendasi Kebijakan KEIN untuk Pemerintah Jokowi Periode II

fokusmedan : Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) memberikan lima rekomendasi kebijakan untuk Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin di periode 2019-2024. Perumusan intensif ini disebut bertujuan untuk mewujudkan cita-cita yang baik demi keadilan dan kemakmuran rakyat.

“Tujuan akhir dari pembangunan ialah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal itu, kami merekomendasikan prinsip-prinsip ini,” tutur Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta, di Jakarta, Jumat (13/9).

Adapun kelima rekomendasi tersebut ialah pertama mempersempit ketimpangan dalam kepemilikan aset. Pemerintah harus mengembangkan pola kemitraan antara yang besar dengan yang kecil agar tercipta akses kesejahteraan secara berkesinambungan.

Kedua, mendorong wawasan pembangunan yang memprioritas penguatan domestik. Komitmen ini harus didukung melalui kebijakan pembangunan berbasis sumber wilayah secara spasial. Itu mengingat pemerintah juga telah memberikan dukungan melalui pembangunan infrastruktur.

Ketiga, mendukung penguatan koperasi serta UMKM. Komitmen ini harus disosialisasikan dalam bentuk penyebarluasan pendidikan koperasi pada semua jenjang pendidikan agar terjadi internalisasi sejak usia dini.

Pada saat yang bersamaan, upaya pengembangan koperasi juga perlu ditingkatkan. Hal ini dilakukan melalui melalui peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi.

Rekomendasi keempat ialah mendorong wawasan kebangsaan bagi penyelenggara usaha negara. Pemerintah harus mengembangkan prinsip ‘National Interest’ bagi penyelenggara utama dalam kegiatan usaha negara melalui BUMN.

Dengan demikian, dikutip dari merdeka.com, BUMN dapat menjadi aktor penting yang terlibat dalam pengembangan UMKM dan Koperasi. “Melalui kebijakan tersebut akan tercipta ekosistem yang sehat dan berkesinambungan dalam dunia usaha, sehingga ikut memperkuat kemandirian dan daya tahan ekonomi,” ujarnya.

Terakhir ialah penguatan keadilan dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkelaniutan. “Pemerintah harus melakukan: redistribusi lahan produktif untuk meningkatkan produktivitas petani; menjamin hak semua pelaku ekonomi atas akses sumber daya; peningkatan kapasitas dan kualitas petani, pekebun, nelayan dan pelaku usaha lain, ketersediaan kesempatan kerja laik bagi setiap orang,” paparnya.(yaya)