Ming. Agu 25th, 2019

Agar Hoaks dan Ujaran Kebencian Tak Merajalela Jelang Pilpres

fokusmedan : Persebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian di media sosial sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan, menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) hoaks semakin merajalela.

Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) sebenarnya sudah cukup menjerat para pelaku penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Namun itu ternyata belum membuat jera.

“Hoaks dan ujaran kebencian jelang Pilpres 2019 merajalela. Mungkin ini akibat belum maksimalnya penegakan hukum di Indonesia. Memang sudah ada UU ITE, tetapi itu akan lebih berkualitas dan mengena bila sinergitas Trias Politika (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) diperkuat dalam bentuk kebijakan hukum sesuai fungsi kelembagaan masing-masing,” ungkap Praktisi Hukum Suhardi Somomoeljono dalam keterangannya, Kamis (10/1).

Ia melanjutkan, UU ITE dan UU lainnya yang terkait dengan penanggulangan hoaks dan ujaran kebencian tidak akan berarti jika politik hukum atau legal policy dalam penegakan hukum dari suatu negara tidak dibarengi dengan keberanian dan kemampuan memberi ruang lebih luas mengedepankan teori bersifat diskresioner (kebebasan mengambil keputusan sendiri).

Menurutnya, hoaks dan ujaran kebencian dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi tidak mungkin diberantas dengan mudah melalui penegakan hukum. Hal tersebut disebabkan derasnya arus penyebaran hoaks yang begitu mudah di era kemajuan teknologi ini. Akibatnya, aparat penegak hukum ( polisi) cukup kewalahan mengangkat seluruh kasus hoaks ke ranah penegakkan hukum.

“Jika kebijakan legislasi nasional secara spesifik dan proporsional serius diarahkan untuk menanggulangi hoaks, maka perbuatan-perbuatan yang mengarah pada ujaran kebencian dapat dibendung secara signifikan,” ungkap Suhardi.

Dikutip dari merdeka.com. Suhardi berharap kerangka dasar terkait dengan substansi, struktur, dan kultur hukum, filosofisnya harus ditata kembali (restorasi) dengan menggunakan instrumen kebijakan legislasi nasional.

“Jika tidak segera dilakukan maka hukum di Indonesia akan senantiasa kesulitan dalam mencapai ideal tersebut,” tandasnya.

Seperti diketahui, baru-baru ini polisi berhasil menangkap empat orang pelaku penyebaran informasi hoaks 7 kontainer surat suara sudah tercoblos. Polisi masih melakukan penyelidikan karena diduga ada pihak lain yang terlibat.(yaya)