Rab. Okt 16th, 2019

Ahok Mulai Gerah dengan Plt Gubernur DKI

ahok-mulai-gerah-dengan-plt-gubernur-dki

fokusmedan : DPRD DKI Jakarta mendapatkan penambahan anggaran yang cukup signifikan dalam APBD DKI tahun 2017. APBD DKI 2017 telah diketok setelah dibahas oleh Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan DPRD DKI.

Dalam APBD 2017 yang telah disahkan itu, dalam dokumen itu juga dijelaskan secara rinci, kegiatan apa saja yang dianggarkan DPRD DKI untuk operasional di gedung parlemen tingkat provinsi. Misalnya saja, penyedia jasa telepon air dan internet yang mendapat kucuran dana senilai Rp 29.373.483.125.

Penyediaan makanan dan minuman bagi anggota DPRD DKI sebesar Rp 11.020.320.450. Pakaian dinas dan atribut untuk pimpinan dan anggota DPRD DKI dianggarkan senilai Rp 1.387.779.250.

Anggaran yang lebih ‘wah’ lainnya yakni untuk kunker 106 anggota dewan dan para stafnya diberikan Rp 45.501.998.000. Sementara untuk kunker komisi beda lagi, dialokasikan senilai Rp 12.579.624.000. Untuk pelaksanaan reses, anggota DPRD DKI dapat Rp 38.090.397.114.

Lebih dahsyatnya lagi, Anggota dewan juga tak perlu mengeluarkan kocek untuk sekedar memeriksakan kesehatan di dokter. Sebab sudah memiliki anggaran yang dibiayai dari uang rakyat senilai Rp 1.378.000.000.

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perangkat Daerah DKI Jakarta yang baru. Susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengalami perampingan, aturan tersebut mulai berlaku tahun depan.

Sumarsono mengaku, saat ini belum menerima formasi baru hasil rotasi pejabat. Dia juga menambahkan akan menerima masukan dari pihak manapun, termasuk dari Gubernur dan Wakil Gubernur non-aktif, Ahok dan Djarot.

“Yang penting bagi saya bagian dari etika administrasi pemerintahan seorang Plt tidak dilarang untuk kemudian memperoleh berbagai input tentunya terutama dari Gubernur nonaktif,” kata Sumarsono, dilansir merdeka.com, Sabtu.

Menurut Sumarsono, jika Ahok dan Djarot aktif memberi masukan ketika mereka kembali menjabat nanti setelah masa kampanye mereka bisa langsung beradaptasi dengan kebijakan baru tersebut.

Sementara itu, Ahok hanya tertawa kecil saat dikonfirmasi mengenai adanya surat pertimbangan dari Sumarsono. Sebab, dia menganggap, kewenangan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu sudah sama dengan gubernur definitif.

“Mana ada bersurat ke saya gitu loh. Mana boleh bersurat ke saya. Orang dia sudah kayak gubernur kok. Saya kira beliau itu sudah enggak dipanggil plt gubernur tapi dipanggil gubernur. Kuasanya enggak beda dengan gubernur kok,” katanya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, masih belum menangkap logika yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri saat membuat landasan hukum kewenangan Plt setara dengan gubernur definitif. Karena ini bertentangan dengan Undang-Undang yang hanya memberikan kewenangan kepala daerah.

“Jadi saya enggak ngerti secara bahasa kenapa dikasih plt kalau kekuasaannya persis gubernur? Gubernur saja sekalian. Kalau mau ngomong ngelanggar UU ya, gubernur saja sekalian ya kan. Ya udahlah, toh saya juga belum tentu balik katanya kan. Kalau begitu ya sudah tanya saja sama gubernur baru,” tutupnya.(yaya)