NASIONAL

Beri anggota DPRD Sumut Rp 61,8

fokusmedan : Mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, dituntut dengan hukuman 3 tahun penjara. Dia dinilai telah terbukti bersalah memberikan gratifikasi dengan total Rp 61,8 miliar kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Selain menuntut dengan hukuman 3 tahun penjara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) juga meminta agar majelis hakim mendenda Gatot Rp 250 juta subsider 8 bulan kurungan.

Tuntutan terhadap Gatot dibacakan bergantian JPU yang terdiri dari Wawan Yunarwanto, Ariawan Agustiartono dan Taufiq Ibnugroho, di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (13/2).

Mereka menuntut agar Gatot dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 5 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Majelis hakim diminta menyatakan mantan orang nomor satu di Pemprov Sumut itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang sebesar Rp 61.835.000.000 kepada pegawai negeri sipil (PNS) atau penyelenggara negara.

“Sesuai fakta persidangan, terdakwa Gatot Pujo Nugroho terbukti memerintahkan untuk mengumpulkan uang dari seluruh satuan kerja perangkat daerah,” kata JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai Didik Setyo Handono.

Menyikapi tuntutan jaksa, Gatot menyatakan akan menyampaikan nota pembelaan. “Secara keseluruhan. pleidoi akan disampaikan kuasa hukum dan secara pribadi akan saya sampaikan sendiri,” ucapnya.

Seusai pembacaan tuntutan dan mendengarkan sikap Gatot, majelis hakim menunda sidang. Persidangan akan dilanjutkan Kamis (23/2) dengan agenda pembelaan terdakwa.

Dalam perkara ini, terdapat 8 item dalam 7 kali pemberian gratifikasi. Pertama, Gatot ingin pimpinan serta anggota DPRD Sumut 2009-2014 periode 2014-2019 memberikan persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Prndapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012.

Kemudian, menyetujui Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2013, Persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, menyetujui Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2014, menyetujui APBD Provinsi Sumut TA 2015, menyetujui LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2014, dan menyetujui terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)APBD Provinsi Sumut TA 2014; serta Pembatalan Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Sumut Tahun 2015.

Pada suap untuk persetujuan LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2012, Gatot memberikan uang kepada seluruh anggota, Sekretaris Fraksi, Ketua Fraksi, Wakil Ketua dan Ketua DPRD Sumut. Total yang diberikan Rp 1.550.000.000.

Untuk persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2013, Gatot memberikan total Rp 2.550.000.000. Lalu, untuk persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, Gatot memberikan “uang ketok” Rp 44.260.000.000.

Kemudian untuk persetujuan dan pengesahan Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan pengesahan APBD Provinsi Sumut TA 2015, Gatot memberikan Rp 11.675.000.000. Untuk persetujuan LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2014, Gatot menberikan Rp 300 juta. Sementara untuk persetujuan terhadap LKPJ APBD Provinsi Sumut TA 2014, Gatot memerintahkan pemberian Rp 500.000.000.

Terakhir untuk pembatalan pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Sumut Tahun 2015, Gatot memberi Rp 1.000.000.0000.

Dalam perkara gratifikasi ini, 5 mantan anggota DPRD Sumut sudah dinyatakan bersalah di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, 7 orang lagi pun masih menjalani sidang, juga di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Selain kasus dugaan suap anggota DPRD Sumut, Gatot juga dibelit perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah 2012-2013. Dia telah dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Dikutip dari merdeka.com, Gatot juga sudah dijatuhi hukuman dalam perkara penyuapan hakim PTUN Medan. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhinya hukuman 3 tahun penjara.(yaya)