Uncategorized

Golkar terjepit karena ‘nyanyian’ Setya Novanto

fokusmedan : Terdakwa kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto mengakui ada duit haram hasil suap proyek tersebut senilai Rp 5 miliar yang mengalir ke Partai Golkar. Saat itu, Novanto menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Golkar yang masih dipimpin Aburizal Bakrie (Ical).

‘Nyanyian’ Novanto ini dinilai makin membuat posisi Golkar terjepit. Terlebih, partai beringin ini sebentar lagi bakal menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito mengatakan, terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto sengaja menyebutkan ada uang korupsi mengalir ke Partai Golkar. Menurut Arie, Novanto sedang mencari pertolongan karena tidak ingin terjerumus sendirian.

“Setya Novanto enggak mau tenggelam sendirian,” kata Arie saat dihubungi, Minggu (25/3).

Aliran uang haram e-KTP untuk parpol mulai terkuak saat salah satu vendor proyek e-KTP, Charles Sutanto Ekapradja, bersaksi dalam sidang dan mengatakan ada setoran uang ke Partai Golkar.

Dikutip dari merdeka.com, menurut Novanto, uang itu diserahkan oleh keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, untuk membiayai rapimnas Partai Golkar.

“Rp 5 miliar untuk Rapimnas,” kata Novanto, menjawab pertanyaan hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/3) lalu.

Menurut Novanto, Irvanto saat itu menjadi salah satu panitia penyelenggara Rapimnas Partai Golkar. Adapun uang Rp 5 miliar digunakan Irvanto untuk menutupi kekurangan biaya Rapimnas.

Arie melanjutkan, keterangan Novanto soal uang korupsi e-KTP mengalir ke Partai Golkar juga jadi ujian terhadap soliditas partai tersebut. Berdasarkan persidangan, uang korupsi itu mengalir untuk tambahan biaya penyelenggaraan Rapimnas 2012.

Dalam hal ini, kata Arie, posisi Golkar jadi terjepit. Apapun respons yang diberikan akan menuai sorotan publik, terlebih jika reaktif.

“Ini masalah buat Golkar. Kalau terlalu reaktif, salah, diam juga sulit,” ujar Arie.

Kabar aliran duit hasil korupsi ke Partai Golkar bukan kali ini saja. Partai Golkar juga diduga mendapat aliran uang hasil korupsi untuk penyelenggaran Musyawarah Nasional. Pihak yang diduga mengalirkan uang USD 300 ribu ke Munas Golkar adalah anggota Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi.

Fayakhun disebut menerima Rp 12 miliar dari proyek pengadaan satelit di Badan Keamaman Laut (Bakamla). Dari jumlah itu, Fayakhun disebut meminta uang USD 300 ribu dibayarkan lebih dulu oleh perusahaan rekanan di Bakamla.

Dalam sidang dengan terdakwa Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/1), terungkap uang USD 300 ribu itu diminta diberikan tunai guna menyokong penyelenggaraan Munas Partai Golkar.

Dalam persidangan, jaksa menunjukkan bukti percakapan WhatsApp antara Fayakhun dengan Erwin Arif, pengusaha Rohde & Schwarz terkait pembayaran uang itu secara tunai.

Menjawab tuduhan itu, Fayakhun membantah dengan alasan WhatsApp-nya diretas. Dia mengaku sudah melaporkan ke polisi mengenai adanya pihak lain yang meminta uang mengatasnamakan dirinya.

Secara terpisah, Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus juga membantah dana korupsi proyek Bakamla mengalir untuk Munas Partai Golkar di Bali.

“Tidak ada, itu kan urusan pribadi dia. Beda loh kalau kamu bilangin dana itu masuk ke Golkar dengan pribadi orang-orang, musyawarah nasional kan anggarannya jelas,” ucap Lodewijk.

Di sidang, Novanto juga menyeret Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Melchias Marcus Mekeng. Mekeng membantah turut mencicipi uang korupsi e-KTP.

Menurut Mekeng, dia juga sempat dituduh menerima dana sebesar USD 1,4 juta, namun hal itu juga dia bantah meski pada saat penganggaran ia menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran. Mekeng menilai, Novanto membuat kebohongan publik supaya tidak dinilai sebagai satu-satunya pihak yang korupsi.

“Kalau berbohong berarti sumpah palsu ya. Jadi saya anggap itu kebohongan publik yang dilakukan untuk menyelamatkan dirinya,” ujar Mekeng, Kamis (22/3).(yaya)