EKONOMI & BISNIS

INDEF sebut pemerintah keliru gunakan cukai tembakau tambal defisit BPJS Kesehatan

fokusmedan : Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, langkah pemerintah menggunakan dana hasil cukai tembakau untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BJPS) keliru. Hal tersebut mengesankan, penyebab penyakit yang membebani BPJS semua berasal perokok.

“Sebenarnya tidak tepat jika dana cukai rokok yang digunakan untuk tutup defisit BPJS. Seolah olah penyebab penyakit yang membebani BPJS semua berasal dari perokok. Ini kan salah kaprah,” ujar Bhima dalam keterangan pers, Jumat (5/1).

Bhima mengingatkan, jika pemerintah ingin mengejar pajak dosa atau sin tax jangan hanya menggunakan cukai rokok saja, sebab masih banyak komponen lain yang dapat dikaji. “Sayangnya, Indonesia termasuk Negara penganut extremly narrow atau sempit dalam menerapkan cukai,” katanya.

Sejak adanya peraturan soal cukai, hingga kini ini hanya ada 3 barang yang dikenakan tarif cukai yakni rokok, alkohol dan etil alkohol. Dari tida barang itu 95 persen hasil cukai berasal dari rokok. Sedangkan Thailand dan Singapura, dikutip dari merdeka.com punya lebih dari 10 barang kena cukai dan tidak bergantung dari rokok semata.

“Sebaiknya, pemerintah sekarang fokus saja pada perluasan barang kena cukai yang berbahaya bagi kesehatan selain rokok. Logika sederhananya apa, asap kendaraan bermotor juga sama beresikonya dengan asap rokok,” jelas Bhima.

Sekedar catatan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta sudah 18 juta unit, lebih dari penduduk yang hanya 10,3 juta orang. Selain untuk mengurangi dampak polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan pajak dosa kendaraan bermotor juga bisa digunakan untuk iuran defisit BPJS Kesehatan.

Hasil hitung-hitungan INDEF tahun 2016, total penerimaan cukai kendaraan bermotor baik mobil dan sepeda motor bisa mencapai Rp5 triliun per tahun. Potensi pajak dosa lainnya tentu minuman berpemanis. Diabetes penyumbang kematian nomor tiga di Indonesia menurut data WHO.

“Kenapa minuman berpemanis tidak menjadi sasaran pajak dosa? ” tanya Bhima.

Bhima menambahkan, jebolnya keuangan BPJS Kesehatan membuka peluang agar pemerintah lebih kreatif memperluas basis pajak dosa. Tentunya harus dibicarakan dengan pelaku industri bahwa cukai yang dipungut merupakan sebuah ikhtiar untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih baik bagi para masyarakat.(yaya)