Ming. Sep 22nd, 2019

Iuran BPJS naik, tunggakan dikhawatirkan membengkak

fokusmedan : Ketua IDI Cabang Medan dr Wijaya Juwarna SpTHT-KL mengakui bahwa BPJS Kesehatan sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang berbiaya mahal.

Namun, terkait dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tentu dianggap sangat memberatkan masyarakat.

“Secara matematis, BPJS sangat membantu terutama dalam membiayai penyakit yang membutuhkan biaya mahal, misalnya kanker. Tapi dilain pihak, rencana kenaikan BPJS ini juga akan memberatkan masyarakat,” sebutnya kepada fokusmedan.com, Senin (9/9).

Ia menjelaskan, sebelum BPJS Kesehatan direncanakan naik, jumlah peserta yang menunggak iuran juga menumpuk. Dikhawatirkan, dengan adanya rencana kenaikan hampir 100 persen justru membuat tunggakan iuran kian membengkak.

“Kalau untuk mengatasi defisit, kenaikan iuran memang tidak akan bisa menjamin,” ujarnya

Secara matematis, lanjutnya, seharusnya seluruh warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus dicover pemerintah sebagai peserta di kelas III. Hanya saja, bagi masyarakat yang tergolong mampu, misalnya pejabat ASN, TNI dan Polri memang kiranya harus menjadi peserta diatasnya yakni kelas I dan II.

“Pemerintah kan berkewajiban dalam menjamin kesehatan warganya. Makanya menurut kita di IDI, setiap warga negara itu keseluruhnya harus dijamin oleh pemerintah untuk di kelas III. Tapi kalau yang mampu, baru dia akan dikenakan kelas diatasnya,” imbaunya.

Iuran BPJS Kesehatan ini bukan hanya sekedar persoalan defisit saja. Melainkan, juga terdapat keberlangsungan sebuah rumah sakit, tenaga kesehatan, dan juga pelayanan kepada masyarakat.

Terpisah, Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Medan Rahman Cahyo saat dikonfirmasi mengatakan, penyesuaian besaran iuran peserta Program JKN-KIS akan disampaikan oleh pemerintah.

Sesuai dengan regulasi bahwa besaran iuran ditinjau maksimal dua tahun sekali dan sejak tahun 2016 iuran belum disesuaikan.

Ia melanjutkan, sejak awal program JKN-KIS nilai iuran yang telah ditetapkan sampai saat ini adalah angka yang belum sesuai dengan perhitungan aktuaria. Namun pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk memberikan suntikan dana tambahan jika terjadi mismatch antara biaya pelayanan kesehatan dengan iuran.

“Penyesuaian iuran juga dilakukan dalam rangka peningkatan layanan dan kesinambungan program JKN-KIS,” terangnya.

Selain itu, peserta juga dimungkinkan untuk mengajukan perubahan kelas perawatan apabila sudah satu tahun terdaftar.

“Begitu juga, apabila memang termasuk ke dalam peserta kurang mampu dapat didaftarkan ke peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui APBN maupun APBD di masing-masing daerah,” pungkasnya.(riz)