Ming. Des 15th, 2019

Kemendag Curiga Banyak Kasus Bangunan Roboh Karena Tak Pakai Material SNI

fokusmedan : Kementerian Perdagangan mulai ikut mengambil tindakan melihat kasus bangunan roboh yang terjadi. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) pun mulai memeriksa kualitas-kualitas material yang digunakan.

Direktur Jenderal PKTN Kemendag, Veri Anggriono curiga material yang dipakai tersebut tidak sesuai SNI. Dikutip dari merdeka.com, dia pun geram karena pada akhirnya barang-barang itu menbahayakan konsumen.

“Kasihan, bapak-ibu sekalian, konsumen-konsumen kita khususnya baja kita lihat banyak yang roboh-roboh, gedung sekolah, rumah jabatan bupati, nah ini diduga menggunakan barang-barang yang tak sesuai standar,” ujar Veri dalam sosialisasi portal SIMPTKN untuk permohonan Nomor Produksi Barang (NPB) secara online di Jakarta, Selasa (19/11).

Rumah bupati yang dimaksud adalah milik Bupati Mamuju yang ambruk pada pekan lalu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Veri pun sudah memerintahkan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Direktorat Tertib Niaga untuk melakukan pengecekan. Pemeriksaan juga akan dilakukan pada Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang memberikan sertifikasi produk SNI bagi barang material tersebut.

Siap Jatuhkan Sanksi

Veri curiga ada kecurangan dalam penerbitan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI). Oknum LSPro diduga berkomplot dengan pelaku usaha agar SPPT-SNI terbit meski tak laik.

“LSpro-LSpro yang melakukan pendaftaran SPPT-SNI diketahui ada main mata dengan pelaku-pelaku usaha sehingga konsistensi kepemilikan SPPT-SNI dalam memenuhi standar nasional barang itu diragukan,” tegas Veri yang menyebut tak ragu memberi sanksi pada LSPro yang berbuat demikian.

“Kita lagi tunggu hasilnya. Mudah-mudahan sesuai standar, karena angin saja (robohnya). Tapi kalau tidak sesuai standar, tunggu hasilnya, nanti direktur pengawasan melakukan penindakan,” ucap Veri.

Berdasarkan pengawasan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, selama tahun 2019 ada 23 persen produk yang tak sesuai SNI. Di antara barang tersebut ada baja tulangan beton (sekitar 62.000 pcs) dan baja lapis seng gelombang (sekitar 6.000 pcs). Produk-produk itu telah diamankan.(yaya)