Kementerian Luar Negeri diminta galang dukungan tolak putusan AS atas Yerusalem

fokusmedan : Komisi I DPR RI mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Sikap tersebut justru membuat panas situasi dan mengancam perdamaian dunia.

“Ini akan membuat panas situasi di Timur Tengah. Kemudian ini adalah langkah yang saya kira kontraproduktif terhadap upaya perdamaian dunia. Saya menganggap ini sebagai langkah provokatif dari AS terhadap perdamaian dunia,” ujar Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari di Rumah Dinas Kasau, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (7/12).

Hal senada diutarakan Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanuddin. Menurut dia, dikutip dari merdeka.com, keputusan Presiden Trump berpotensi menimbulkan konflik baru di tengah upaya pemimpin dunia menghadirkan perdamaian.

“Saya sudah berbicara jauh sebelumnya dan itu kan kita sedang ikut merekontruksi perdamaian dan berdiri tegaknya negara Palestina. Kalau Trump kemudian seperti ini, itu akan memancing lagi sebuah konflik baru,” kata dia.

Menurut anggota Komisi I Fraksi PPP Arwani Thomafi menilai, keputusan Trump mendeklarasikan dukungan terhadap penjajahan seolah membenarkan aksi invasi dan teror antar negara.

“Pidato Trump juga menjelaskan, Amerika secara tegas mendukung aksi penjajahan” ucap Arwani.

Karena itu Komisi I mengimbau pemerintah Indonesia ikut menyuarakan penolakan ini ke PBB. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri harus ambil langkah cepat menggalang dukungan Internasional untuk memprotes keputusan Trump. Alasannya, keputusan ini tak hanya berpotensi memicu perang, namun juga secara konstitusional Indonesia harus menegakkan kedamaian dan melawan penjajahan.

“Ini juga sesuai dengan konstitusi negara kita, untuk menegakkan perdamaian di muka bumi. Jadi, pertama untuk asas kemanusiaan, kedua ini kewajiban konstitusional kita,” ujar Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Golkar, Meutya Hafid.(yaya)