NASIONAL

KPK setuju pemerintah kucurkan dana buat partai, ini alasannya

fokusmedan : KPK, BPK dan Kementerian Keuangan tengah membahas rencana pembiayaan dana partai politik oleh Pemerintah. Pemberian dana parpol tersebut merupakan cara Pemerintah memberikan sumbangsih kepada partai politik.

“Kita sudah melakukan kajian bahwa parpol yang bangun bangsa Indonesia makanya Pemerintah harus memberikan sumbangsih kepada yang terjun di politik. Kan mereka jadi pemimpin kita. Kita mau mereka punya marwah, punya grade,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di BPSDM Kemendagri Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).

Saut pun mengaku, pihaknya telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo. Dia juga telah melakukan komunikasi dengan berbagai partai politik sebagai pihak yang bakal menerima anggaran.

Kata Saut, dikutip dari merdeka.com, rencana ini pun tak bisa langsung direalisasikan sekaligus. Sehingga prosesnya harus dilakukan bertahap. Dia pun menargetkan dalam waktu 10 tahun Pemerintah bisa memberikan dana 50 persen dari kebutuhan setiap partai politik.

“Kita maunya bertahap, hingga 10 tahun ke depan bisa tercapai 50 persen kebutuhan parpol dari Pemerintah,” ucapnya.

Lantaran menggunakan dana dari Pemerintah, maka penggunaan dana tersebut pun dipastikan dalam pengawasan KPK, BPK dan Kementerian Keuangan. Nantinya setiap partai politik yang mendapatkan dana dari Pemerintah harus melakukan pelaporan penggunaan dana secara rinci.

“Iya (pengawasan) karena itu keuangan Pemerintah, uang yang keluar itu harus dipertanggungjawabkan dan itu mendidik orang jadi lebih bertanggung jawab,” ujarnya.

Bahkan setelah mendapatkan dana operasional dari Pemerintah, dia akan mendorong anggota parpol untuk membayar uang iuran anggota. “Kita juga ingin mendorong mereka untuk iuran anggota biar timbul rasa saling memiliki kepada partainya,” ujar Saut.

Dengan demikian, lanjut Saut, mekanisme seperti ini akan mendorong adanya transparansi keuangan Pemerintah. Terlebih akan membangun kepercayaan publik terhadap partai politik yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dari Pemerintah.

“Kalau transparansi jalan seperti indeks persepsi korupsinya bisa dilihat. Jadi kalau parpolnya bertanggung jawab nanti masyarakat pilih dia karena dia bertanggung jawab itu penting jadi alat kontrol juga,” tandasnya.(yaya)