Ming. Sep 22nd, 2019

Menpar Sebut Utilitas Dasar dan Infrastruktur Destinasi Super Prioritas Wajib Selesai

fokusmedan : Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata III resmi bergulir, Selasa (10/9). Digelar di Swissotel Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Rakornas ini menguak berbagai percepatan yang harus dilakukan.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, menyebutkan tahap pertama yang harus diselesaikan adalah persoalan infrastruktur dan utilitas dasar. Kebutuhan ini harus selesai pada 2020.

“Critical Success Factor (CSF) di masing-masing destinasi sudah Kemenpar petakan. Ini menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan di lima destinasi super prioritas tersebut,” kata Menpar, Selasa (10/9).

Di destinasi Danau Toba misalnya. Terpetakan tiga CSF yang harus dilakukan. Yang pertama pembangunan kawasan The Kaldera Toba. Selanjutnya membangun perjanjian kerja sama investasi. Serta yang terakhir membangun infrastruktur jalan sepanjang 1,9 kilometer. Tiga hal itu merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan Danau Toba.

Sedangkan di Borobudur, hadirnya Bandara New Yogyakarta International Airport jelas menjadi CSF utama. Disamping itu pembangunan jalan Bypass menuju Borobudur harus segera dilaksanakan. Selain itu pengembangn tata ruang dan kelola lahan juga menjadi aspek penentunya.

“Bandara baru yang dibangun dipastikan bakal mendongkrak kunjungan wistawan baik asing maupun domestik. Karena bandara baru ini akan menampung lebih banyak wisatawan,” ungkap Menpar.

Bagaimana dengan Mandalika? Mantan Dirut Telkom ini mengatakan akan menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan sport tourism. Terlebih dengan tengah dibangunnya street circuit Moto GP dengan panjang lintasan 4,32 kilometer. Hal itu akan menjadi keunggulan Mandalika yang tidak dimiliki Bali ataupun kawasan wisata lainnya.

Di Labuan Bajo, Arief menuturkan, CSF kawasan ini yakni pembangunan kawasan terpadu marina untuk pelabuhan. Dengan itu keunggulan wisata bahari yang dimiliki Labuan Bajo bisa semakin mudah diakses wisatawan bahari. Selain itu pembangunan infrastrutkur penunjang di Puncak Waringin serta pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Komodo harus segera dilaksanakan.

Likupang sendiri sebagai kawasan yang terakhir masuk destinasi super prioritas pun akan di genjot. Di kawasan ini, pemerintah akan membentuk KEK Likupang, selain pengembangan Bandara Sam Ratulangi. Disamping itu, pemerintah akan membangun jalan bypass dan jalan tol untuk mempermudah akses.

“Nah berbagai CSF yang dibuat itu untuk memastikan agar pengembangan destinasi super prioritas membuahkan hasil di tengah hambatan yang ada,” kata Arief.

Soal anggaran pun tak perlu dikhawatirkan. Pemerintah telah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 6,34 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari alokasi sebelumnya sebesar Rp 2,98 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan seluruh infrastruktur dasar yang mesti rampung akhir 2020.

Yang lebih ciamik, seluruh pembangunan dipastikan telah menekankan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Bahkan Kemenpar memastikan pembangunan ke depan sudah sejalan dengan prinsip sustainable tourism. Dengan itu arah pembangunan bakal selaras.

“Kita sudah putuskan semua pembangunan harus berbasis pada prinsip berkelanjutan, berdasarkan komunitas setempat dan itu akan kita implementasikan,” kata dia.

Soal sumber daya manusia (SDM) pun tak luput dipoles. Kemenpar sudah pasti akan membantu penuh perguruan tinggi yang akan membuka program studi pariwisata. Baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta. Karena dengan masifnya pembangunan pariwisata, harus didukung dengan SDM yang berstandar global.

“Saya menyanggupi untuk membantu mereka (perguruan tinggi) agar sesuai dengan standar dunia,” katanya.

Koordinasi jelas menjadi sebuah pekerjaan rumah yang tidak bisa dianggap remeh. Apalagi pembangunan yang ada semuanya lintas sektoral dengan ruang lingkup yang luas. Untuk itu Arief memusatkan koordinasi di masing-masing Badan Otorita. Kecuali, Mandalika yang saat ini telah berstatus sebagai KEK Pariwisata.

“Jadi semestinya soal koordinasi dalam pembangunan lima destinasi prioritas tidak lagi menemui kendala. Namun yang pasti lima destinasi super prioritas dibangun bukan untuk menyaingi Bali. Sebab, masing-masing kawasan wisata akan terus tumbuh. Tujuan pemerintah bukan agar daerah pariwisata saling bersaing, namun saling menonjolkan keunggulan untuk meraup wisatawan. Imbasnya peningkatan devisa dari pariwisata,” tutupnya.

Selain Menteri Pariwisata,  dikutip dari merdeka.com, acara Rakornas kali ini juga dihadiri oleh beberapa Kementerian/Lembaga (K/L)terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang turut membahas pengembangan kelima destinasi super prioritas.(yaya)