Tanggapi putusan MK, KPK tegaskan praperadilan tak hentikan pokok perkara

fokusmedan : Putusan uji materi Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan memperkuat upaya KPK dalam menjerat kembali tersangka korupsi kendati telah menang dalam putusan praperadilan.

Putusan itu menegaskan penyidik aparat penegak hukum bisa menggunakan alat bukti yang sudah dipakai untuk kembali menjerat tersangka yang statusnya gugur karena memenangkan praperadilan.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dikutip dari merdeka.com, mengaku belum melihat isi putusan itu secara rinci. Namun ia menegaskan, dapat memperkuat upaya KPK dalam melakukan proses penyidikan kembali khususnya dalam kasus e-KTP yang juga diduga melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto.

“Ada beberapa penegasan di sana yang penting buat KPK. Ditegaskan bahwa proses praperadilan itu tidak menghentikan pokok perkara,” jelasnya, Rabu (11/10).

KPK, lanjutnya, sebenarnya telah melakukan hal itu. Setelah menerima putusan praperadilan yang mencabut status tersangka Setya Novanto, KPK tetap melanjutkan penanganan perkara KTP elektronik.

“Kita akan jalan terus dan tentu saja akan semakin kuat ketika ada putusan MK yang kemarin. Tapi kami akan pelajari lebih lanjut,” terangnya.

Terkait penetapan kembali Setya Novanto sebagai tersangka, Febri enggan menyampaikan lebih jauh. KPK, kata dia, tetap menangani perkara kasus KTP elektronik secara keseluruhan.

“Bahwa ada pihak-pihak yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum tentu akan kita proses karena kami duga banyak pihak yang terlibat dalam korupsi e-KTP,” pungkasnya.(yaya)

8 thoughts on “Tanggapi putusan MK, KPK tegaskan praperadilan tak hentikan pokok perkara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *